REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan seperti untuk mengurus usaha dan investasi agar dapat memperbaiki layanan yang lebih terintegrasi dan lebih cepat.
"Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan," kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Jokowi setelah melakukan sidak ke BKPM, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif, sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.
Presiden mengingatkan bahwa investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah.
Mengenai tumpang-tindih dalam perizinan antara pihak pusat dan otoritas di daerah, Presiden mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak daerah yang siap untuk perizinan investasi.
Terkait dengan hasil sidak di BKPM, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dilakukannya untuk memastikan agar pelayanan terhadap investor telah baik dan cepat.
"Penampilan kantor (BKPM) sudah baik, tetapi kecepatan pelayanan masih belum bagus," katanya.
Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa perbaikan terhadap pengurusan perizinan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu 3--6 bulan mendatang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba mendatangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga membuat kecele para juru warta dan fotografer yang sedang menunggu di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Ada info, Bapak Presiden ke Kantor BKPM," kata salah seorang staf Biro Pers Kepresidenan kepada para wartawan yang sedang menunggu di Jakarta, Selasa sekitar pukul 15.00 WIB.
Padahal, menurut jadwal dari Biro Pers yang diterima para wartawan, Presiden Joko Widodo pada pukul 14.00 WIB bakal disambangi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Presiden Joko Widodo menyambangi BKPM untuk melihat kinerja pelayanan terpadu satu atap di instansi tersebut yang bermanfaat dalam mengurus investasi di Tanah Air.
Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan sidak untuk melihat kemudahan perizinan untuk mengurus usaha di Ibu Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
