REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jokowi harus membentuk kabinet yang profesional dan berintegritas. Jangan sampai pembantunya di pemerintahan pernah bermasalah hukum.
Pengamat Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan Jokowi harus memilih Menteri atau pejabat BUMN yang memiliki integritas dan sense of crisis.
"Jokowi jangan memilih menteri atau pejabat BUMN yang memiliki masalah dengan hukum. Itu akan merusak kepercayaan rakyat nantinya," kata Karyono dalam "press briefing" Apemindo yang bertajuk 'Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10).
Ia menjelaskan, saat ini yang tengah mencuat di publik sejumlah nama kandidat pejabat yang akan mengisi posisi strategis di sektor energi seperti Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Dirut Pertamina. Terdapat nama seperti Widyawan Prawiraatmaja, Darwin Silalahi, Ari Soemarno, Triharyo Henky Soesilo dan Taslim Yunus.
Dikatakannya, nama-nama tersebut sudah tidak lagi memiliki integritas karena sudah pernah berhadapan dengan permasalahan hukum serta sarat akan kepentingan asing.
"Ari Soemarno pernah mencuat namanya terlibat dalam kasus Innospec dan Balaraja namun sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Begitu pula dengan Widhyawan yang penah dipanggil KPK terkait kasus penyuapan SKK Migas," ucapnya.
Lanjutnya, Jokowi juga harus menghindari personal-personal yang terlihat cenderung pro terhadap kepentingan asing. Seperti mencuatnya nama Darwin Silalahi dan Taslim Yunus yang juga digadang-gadang bakal memperebutkan posisi Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.
"Darwin dan Taslim itu jelas pro asing. Mereka kan sudah lama bekerja untuk perusahaan asing. Kepercayaan rakyat akan rusak jika Jokowi memilih orang seperti itu," ujar Karyono.
Darwin Silalahi merupakan CEO Shell Indonesia yang namanya dihadirkan untuk mengisi posisi Dirut Pertamina dan Menteri BUMN. Sementara Taslim Yunus merupakan VP Representatif SKK Migas untuk Petrochina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika