REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR-- Kekhawatiran Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengganggu pemerintahan Jokowi, tidak akan terjadi di Bali. Hal itu kata Pengamat Politik dari Univrsitas Udayana (Unud) Denpasar, Ibrahim, mengingat kekuatan koalisi pendukung Jokowi-JK di Bali yang mayoritas.

"Hampir di semua kabupaten di Bali, PDI Perjuangan, Hanura dan Nasdem, kuasai anggota legislatif," kata Ibrahim kepada Republika di Denpasar, Jumat (3/10).

Guru Besar Hukum Tata Negara Unud itu mengatakan setelah ditandatanganinya Perppu tentang Pemilu Langsung oleh Presiden, sebenarnya kekhawatiran KMP akan menguasai pemerintahan daerah berkurang. Karena selama Perppu belum dibatalkan oleh DPR, maka acuan pelaksanaan Pilkada akan menggunakan Perppu yang berorientasi ke Pilkada langsung.

Untuk Bali sebut Ibrahim, yang mana pun aturan yang digunakan, tidak akan ada pengaruhnya terhadap hasil Pilkada, karena kekuatan dukungan masyarakat langsung maupun melalui DPRD sama besarnya. Karena itu sebut Ibrahim, tidak ada yang harus dikhawatirkan tentang hal itu.

Mengenai kekuatan kubu Jokowi-JK di Kabupaten Klungkung yang kepala daerahnya di jabat kader Partai Gerindra, Ibrahim mengatakan, kalau tim Jokowi Solid, maka jabatan bupati ke depan akan bisa dikuasai. Begitu pula dengan jabatan Bupati Karangasem yang dijabat kade Partai Golkar, disebut Ibrahim akan bisa disapu bersih.

"Kalau Bali dan juga Kalimantan Barat, tidak ada masalah dengan kubu Jokow-JK. Nggak tahu dengan daerah lainnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika