REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat harus mengajak partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada. Kalau Demokrat tidak berusaha keras meyakinkan Koalisi Merah Putih, maka partai penguasa itu terbukti hanya melakukan pencitraan.
Ketua DPP Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, DPR hanya memiliki dua opsi terhadap perppu tersebut. Yaitu menerima atau menolak.
"Kalau tidak ada upaya untuk mengajak atau memperluas dukungan maka Demokrat hanya melakukan politik lipstik saja," kata dia ketika dihubungi Republika, Jumat (3/9).
Ferry mengatakan, partai dalam Koalisi Indonesia Hebat, yaitu Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, bakal mendukung perppu yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, dukungan empat fraksi itu tidak cukup untuk mengesahkan perppu menjadi undang-undang.
Karena itu, Demokrat harus mengerahkan upaya agar ada lebih banyak fraksi yang menerima perppu. Demokrat harus aktif untuk membuktikan kepada rakyat kalau SBY dan partai berlambang mercy itu memang mendukung pilkada langsung.
Menurut Ferry, Demokrat seharusnya dapat meyakinkan lima partai lain di DPR agar menerima perppu. Sebab dengan menempatkan Agus Hermanto pada jajaran pemimpin DPR, Demokrat sudah menjadi bagian dari barisan Koalisi Merah Putih.
Ferry menyatakan kesungguhan Demokrat meyakinkan Golkar, Gerindra, PKS, PPP, dan PAN juga untuk membayar sikap walk out ketika pengesahan UU Pilkada, Kamis (25/9).
Kala itu, opsi pilkada langsung seharusnya dapat disahkan oleh DPR karena Demokrat merupakan fraksi terbesar.
Sekarang, Ferry menyatakan, kondisinya sudah berbeda. Sebab Demokrat bukan lagi partai dengan kursi terbanyak di parlemen. "Posisi Demokrat dengan hanya 61 kursi tidak cukup signifikan di DPR. Karena itu, Demokrat harus mengajak Koalisi Merah Putih untuk menerima perppu," kata dia.
Ferry menuturkan, SBY juga harus melakukan langkah agar anggota legislatif Demokrat mengawal perppu tersebut. Demokrat juga harus menyadari proses ini dikawal oleh masyarakat.
"Kita lihat kesungguhan Demokrat. Kalau ini tidak mendapat dukungan dan hasil akhir ditolak berarrti ini sesuatu yang tidak ada kesungguhan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika