REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Koalisi Merah Putih membantah akan mengamandemen UUD 1945 yang mengatur mengenai pilpres langsung. Koalisi menilai isu itu hanya halusinasi pihak yang khawatir dengan kekompakan mereka. 

"Itu halusinasi mereka saja. Kami tidak pernah terpikir apalagi mengucapkan itu," kata juru bicara koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/9).

Tantowi mengatakan, koalisi sepakat dengan amanat konstistusi pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan presiden dan wapres dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurutnya, kalau pun amandemen dilakukan tidak akan ada pasal yang bertentangan dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. "Kalau pun ada amendemen, ya bisa saja, kan yang penting preambule-nya kita pertahankan," ujar Tantowi.

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, koalisi Merah Putih hanya akan mengamandemen sejumlah produk undang-undang yang dianggap terlalu proasing. Koalisi juga ingin memastikan undang-undang yang dihasilkan DPR periode mendatang benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan rakyat. "Seperti UU Migas, UU Perbankan. Banyak, lah," kata Tantowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika