REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meningkatkan kekritisan di parlemen. Namun kekritisan yang dibangun ini didasari argumentasi yang kuat dan bukan kekritisan membabi buta.

SC Silaturahim Nasional (Silatnas) PKS, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS akan ikut memberikan kontribusi bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kontribusi yang diberikan PKS tidak dalam bentuk bergabung ke pemerintahan tapi di luar pemerintahan.

"Capres yang diusung PKS belum berhasil maka PKS di luar pemerintahan, maka harus dimaksimalkan peran di legislatif," kata Abdul Hakim, kepada Republika Online (ROL), Senin (22/9).

Dalam posisinya PKS akan memerankan fungsi mencegah kemungkaran. Dalam arti, PKS akan mengawal kebijakan agar sesuai dengan undang-undang. Sikap kritis PKS menjadi jati diri PKS untuk amar ma'ruf nahi munkar. "Kekritisan harus lebih tajam, tapi tidak membabi buta."

PKS yakin dengan kekuatannya di parlemen. Hal ini karena lebih dari 60 persen anggota legislatifnya yang terpilih di Pemilu 2014 mengenyam pendidikan sarjana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika