REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengaku tidak mau ambil pusing terhadap pandangan miring yang menyudutkan dirinya. Ia malah akan berupaya keras menghadapi DPRD untuk menggolkan berbagai rencana pembangunan Kota Jakarta. Dia juga mengaku tidak takut menghadapi DPRD.
"Saya memiliki strategi untuk menghadapi DPRD. Selain mendapat dukungan dari presiden terpilih Jokowi dan warga Jakarta, strategi yang yang akan saya jalankan dalam memimpin Kota Jakarta adalah bekerja dengan jujur dan hati nurani," katanya.
HM Yusuf, pemuka agama yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta meminta DPRD menggunakan hak politiknya untuk memberhentikan Ahok dari jabatan wakil gubernur.
Yusuf yang kini menjadi kandidat Ketua BKPRMI DKI Jakarta periode 2014-2019, mendesak dewan segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait sikap Ahok yang kontroversial terhadap parlemen maupun parpol. "Sikap kepala daerah yang arogan ini harus ditindak tegas agar tidak menjalar ke daerah lain," katanya menegaskan.
Desakan senada datang dari Bendahara Umum DPD Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) DKI, Jimmy Sidabutar yang menilai keberadaan Ahok selama ini tidak berdampak berarti buat Gerindra.
Haji Lulung anggota DPRD DKI dari PPP bahkan dengan tegas mengatakan akan menghabisi karir politik Ahok. Antara Ahok dan Lulung pernah terjadi gesekan terkait penggusuran pedagang kaki lima dari kawasan Pasar Tanah Abang, meski akhirnya berlalu begitu saja.
Sementara itu, Amir Hamzah, pengamat Politik Jakarta dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) meminta Fraksi Partai Gerindra DPRD segera mengusut kasus mundurnya Ahok dari partai tersebut. "Gerindra harus menginvetarisir sejumlah kesalahan Ahok yang telah melanggar sumpah dan jabatannya sebagai wakil gubernur," kata Amir Hamzah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
