REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersikukuh untuk tetap meloloskan RUU Pilkada. Sementara itu hingga Selasa kemarin pembahasan masih alot karena kubu dari fraksi PDIP, PKB dan Hanura menolak langkah tersebut.

Akan tetapi sebagian pengguna sosial media menilai pengajuan RUU Pilkada ini adalah langkah mundur dalam berdemokrasi. Partai yang mendukung RUU Pilkada disebut sebagai pengkhianat reformasi.

Salah satunya yang menyatakan demikian adalah pengamat politik Fadjroel Rachman melalui akun @fadjroel. Ia, melalui akunnya, menyatakan para pengkhianat reformasi ini bisa duduk di kursi DPR karena dipilih rakyat.

Akan tetapi saat ini seakan-akan mereka tak mempercaya rakyat untuk memilih kepala daerah. Aktivis reformasi ini juga menyatakan target utama mereka bukan hanya pilkada. Akan tetapi juga pemilihan presiden, yaitu dipilih oleh MPR.

Padahal tutur dia, setiap warga negara memiliki hak konstitusional adalah memilih dan dipilih. Artinya tidak ada hubungan antara hak konstitusional dengan politik uang, korupsi bupati/walikota dan biaya pemilukada.

''Lebih edan lagi anggota DPR yang mencabut hak konstitusional kita pensiun 21 hari lagi di DPR (1 Oktober)."

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika