REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP, Rokhmin Dahuri, mengatakan bukan hanya PDIP yang meminta pemerintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM. Ia menambahkan, publik dan para pakar atau pengamat juga menyarankan demikian.

Dalam hal ini tuturnya, PDIP tidak mendorong pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM. Melainkan partai berharap, ujar dia.

Ia mengatakan, persoalan terkait harga BBM seharusnya menjadi beban pemerintahan SBY. Karenanya ia mengatakan, SBY hendaknya mewariskan keadaan yang tidak merepotkan pemerintahan berikutnya.

"Beliau kan negarawan, harusnya jangan mewariskan beban bagi pemerintahan selanjutnya," tutur Rokhmin kepada Republika, Jumat (29/8).

Walau pun menurutnya, persoalan kenaikkan BBM ini dilematis. Jika rakyat makmur dan negara maju, tentu menaikkan BBM bukan masalah. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat di negara ini masih sekitar 50% adalah rakyat miskin.

Sementara menjadi fakta yang berulang tuturnya, jika BBM naik maka harga-harga yang lain pun ikut naik. Karenanya jika dilihat dari kacamata rakyat, tentu itu berat.

Akan tetapi di sisi lain, data keuangan pada pemerintahan SBY menunjukkan, rencana keuangan tahunan pada periode SBY digunakan untuk mengongkosi belanja subsidi energi yang diperkirakan menembus 400triliun lebih pada 2015.

Karenanya menurut Rokhmin, berat jika harga BBM tidak dinaikkan. Namun demikian, ia menuturkan pemerintah harus menolong rakyat kecil seperti petani dan nelayan dalam bentuk 'cash transfer'. Menurutnya, bantuan berupa uang langsung itu diberikan sesuai dengan berapa kebutuhan mereka, baik untuk biaya BBM atau pun biaya kebutuhan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika