REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan saat ini terus mewacanakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan, presiden terpilih yang diusung PDIP Joko Widodo melobi langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkannya saat ini meski kemudian ditolak.

Atas penolakan SBY tersebut, PDIP mengaku tidak kecewa. PDIP juga menghormati keputusan SBY tersebut.

"Ya kita hormati kebijakan yang diambil Presiden SBY. Karena apapun saat ini adalah pemerintahan SBY," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto di Jakarta, Kamis (28/8).

Hasto mengatakan, justru atas penolakan tersebut, Jokowi-JK melalui Tim Transisi akan melakukan berbagai upaya untuk mencari ruang fiskal baru. Salah satunya dengan mereformasi perpajakan. Menurutnya, potensi penerimaan pajak di pemerintahan sekarang belum maksimal.

"Kami mendengar dari seluruh aspek, baik kelembagaan maupun potensi-potensi penerimaan perpajakan yang masih cukup besar," kata pria yang juga menjabat Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini.

Sebelumnya, presiden terpilih Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden SBY di Bali. Menurutnya, SBY menolak permintaannya untuk menaikkan harga BBM.

"Tadi malam secara khusus saya meminta pada Pak SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Beliau menyampaikan bahwa saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika