REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PPP, Achmad Dimyati Natakusumah menolak desakan agar Suryadarma Ali mundur dari jabatan ketua umum. Sebab menurutnya desakan itu disuarakan oleh pengurus yang ingin mengambil alih posisi Suryadarma sebelum pemerintahan baru terbentuk.

"Saya minta teman-teman jangan terlalu ambisius," kata Dimyati kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/8).

Dimyati menengarai desakan mengganti Suryadarma tanpa proses mukhtamar sebagai upaya mengalihkan dukungan PPP kepada Prabowo-Hatta demi kursi menteri.

Padahal, ketua umum PPP hanya bisa diganti lewat mukhtamar partai yang pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah pemerintahan baru dibentuk.  "Jangan karena ingin jadi menteri meminta ketua umum mundur," sindir Dimyati.

Status tersangka Suryadarma bukan alasan untuk membuatnya mundur dari ketua umum. Dimyati menyatakan meski berstatus tersangka, Suryadarma tetap bisa menjalankan organisasi partai. Dia berharap seluruh kader PPP mengedepankan azas praduga tak bersalah kepada Suryadarma.

"Saya rasa Pak SDA (Suryadarma Ali) bisa menjalankan roda organissi dengan baik. Tersangka baru dugaan, kita praduga tak bersalah," kata Dimyati.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan PPP masih konsisten dalam barisan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta. Pengalihan dukungan hanya bisa dilakukan lewat forum mukhtamar partai.

"PPP itu memang azasnya Islam, tidak boleh kiri dan kanan. Kalau sudah memutuskan dalam rapat koalisi ya sudah. Kalau mukhtamar (keputusan) beda, kita ikut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika