REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Aparat TNI akan mengambil tindakan tegas pada siapa pun yang merusak kondusifitas keamanan sebelum dan setelah pengumuman pemenang Pemilihan Umum Presiden 2014 22 Juli mendatang.
TNI berjanji, tidak akan membiarkan pelaku keonaran merusak proses demokrasi saat ini.
''TNI wajib mengatasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan keamanan. Terlebih, jika dimintai bantuan oleh kepolisian,'' ujar Panglima Daerah Militer III/Siliwangi Mayjen, Dedi Kusnadi usai memimpin Latihan Pasukan Kodam III/Siliwangi bersama Kepolisian Daerah Jabar, di Lapang Gasibu, Sabtu (19/7).
Meski tidak dimintai bantuan, kata Dedi, jika di lokasi permasalahan terdapat TNI, pihaknya akan turut serta mengatasi gangguan keamanan tersebut.
"Sehingga tidak ada istilah pembiaran terhadap kelompok massa yang anarkis," kata Dedi.
Latihan pasukan bersama anggota kepolisian ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan kesiapan pasukan keamanan dalam menjaga kondusifitas sebelum dan setelah pengumuman pemenang Pilpres. Menurut Dedi, latihan seperti ini sangat perlu untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan anarkis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Latihan ini dipandang perlu bagi Kodam (III/Siliwangi) dan Polda (Jabar), agar terlatih menghadapi unjuk rasa yang sifatnya anarkis," katanya.
Dedi meminta seluruh aparat keamanan memahami dengan baik tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan. Ia juga memastikan aparat keamanan di seluruh wilayah Jabar siap mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
TNI dan kepolisian, telah menyiapkan pasukannya untuk menjaga keamanan.
"Semua kabupatan di wilayah Kodam III/Siliwangi melakukan yang sama, sesuai protap yang ada. Tiap Polres 1 SSK, polda mengerahkan 1 Batalyon," katanya.
Dedi optimistis, kondisi keamanan di Jabar tidak akan mengalami permasalahan berarti. Pihaknya, terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait lainnya, seperti kepolisian, KPU, Bawaslu, dan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika