REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem Elektronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar sejak Selasa (15/7).

Meski sinkronisasi antara Gantry (gerbang) ERP dengan alat On Board Unit (OBU) yang dipasang di kendaraan sukses dilakukan, tetapi sejumlah kendala menghalangi penerapan sistem baru tersebut.

Marketing director PT. Alita Praya Mitra Nia Djamhur selaku parner lokal dari Kapsch mengatakan kendala utama tak lain banyaknya nomor polisi (nopol) kendaraan yang sudah dimodifikasi pemiliknya.

"Plat nomor macam-macam modelnya, banyak plat nomor yang dibengkokkan, dimodifikasi atau dipasangi bingkai di Jakarta ini. Itu tantangan bagi kami dan sangat disadari juga oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian," kata Nia di Jakarta, Rabu (16/7).

Dijelaskannya, software yang dibenamkan pada gantry ERP hanya dirancang untuk mengenali plat nomor kendaraan-kendaraan standar seperti di benua Eropa. Karena itu, efektifitas sistem ERP di Jakarta masih belum optimal.

"Kadang plat depan nomor depan terbaca, belakang enggak. Kadang (warna) hitamnya enggak jelas," katanya

Oleh karenanya mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan memperbaiki kekurangan pada Gantry ERP. Nia berharap pada uji coba selanjutnya, Gantry ERP dapat mendeteksi semua jenis plat kendaraan yang melintas.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika