REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah menilai mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa bertanggung jawab atas munculnya masalah minyak di Indonesia. Karena, kebijakan pemerintah soal impor minyak dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Hatta Rajasa selaku menteri koordinator bidang perekonomian waktu itu seharusnya bertanggung jawab memberantas masalah itu dan tidak membiarkan mafia minyak merajalela di negeri kita," kata Poempida, Kamis (12/6).

Menurut Poempida, kondisi perminyakan Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Mafia minyak menikmati uang negara dari dua sisi, impor dan ekspor. Di sisi lain, APBN berdarah-darah  dan negara menambah utang terus. "Ini sangat memprihatinkan," katanya. 

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas, Selasa (10/6), melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendesak KPK membongkar korupsi di sektor migas.

"Hanya satu cara, SBY mengadukan mafia migas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata dia," kata Direktur Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas, Ferdinand Hutahayan.

Karena itu, atas nama masyarakat Indonesia, pihaknya meminta kepada SBY bersikap adil dan tidak tebang pilih kepada siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi Migas. Yakni, dengan ikut medorong penegakan hukum bukan melindung walaupun misalnya yang terlibat adalah dari kelompok SBY sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika