REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Saat ini kampanye dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko 'Jokowi' Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sedang berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada presiden terpilih untuk menyeleksi ketat calon menteri dalam kabinetnya.
"KPK mengharapkan adanya komitmen yang kuat dari capres dan cawapres untuk melakukan tes integritas dalam proses rekrutmen dan promosi di kementerian," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada wartawan di KPK, Jakarta, Kamis (5/6).
Tokoh yang kerap disapa BW ini menambahkan seleksi ketat itu penting untuk menutup peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam struktur pemerintahan. Selain itu, juga tidak memberi peluang bagi usaha keluarga untuk mengakses dana APBN.
Ia juga meminta kepada presiden terpilih agar juga memperhatikan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah penyidik, khususnya di KPK. Akan tetapi dengan adanya ikut serta pemerintah daam bentuk ide, program, sasaran dan strategi.
"Ada perspektif dalam seluruh proses dan program pembangunan harus dilakukan agar penerimaan negara makin meningkat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika