REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN — Jelang pelaksanaan pemilu presiden (pilpres), persoalan rencana penggusuran 700 jiwa oleh proyek reaktivasi jalur kereta api Ambarawa-Kedungjati, Jawa Tengah, menimbulkan rasa was-was aparat keamanan. Polemik tali asih dan uang bongkar bangunan yang belum menemukan kesepakatan antara warga dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dikhawatirkan ditarik menjadi isu politik untuk kepentingan pilpres.
Hal itu dipaparkan perwira penghubung Kodim 0714/Salatiga, Mayor Inf Ngatijo, di hadapan perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), pada kunjungan kerja di kabupaten Semarang, Rabu (21/5). Rombongan dipimpin Asisten Deputi Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Wardiyono, yang melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Semarang.
Menurut Ngatijo, Kodim 0714/Salatiga bersama Polres Semarang telah berkoordinasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kamtibmas menjelang pilpres nanti. Sebab, Kabupaten Semarang yang tampak tenang dan kondusif, tetap memiliki potensi konflik serta gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pilpres di wilayahnya.
Salah satunya di Ambarawa, yang kini tengah terjadi persoalan terkait reaktivasi jalur kereta api. “Kami sudah memantau itu menyusul keadaan ini rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” kata Ngatijo.
Wakapolres Semarang, Kompol Arief Bachtiar, membenarkan. Untuk mengantisipasi kondisi ini, Polres Semarang bersama Kodim 0714/Salatiga telah melakukan pemetaan potensi konflik.
“Ini merupakan strategi serta langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk menjamin kondisi keamanan wilayah yang lebih kondusif menjelang pelaksanan pilpres di kabupaten Semarang,” kata Arief.
Perwakilan Kemenkopulhukam mengapresiasi seluruh strategi serta langkah yang dilakukan aparat keamanan maupun penyelenggara Pemilu di Kabupaten Semarang. Wardiyono mengatakan, pelaksanaan pileg di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar tanpa diwarnai kejadian serius.
”Saya sarankan kepada aparat dan penyelenggara pemilu untuk mempertahankan manajemen yang ada. Sehingga kondisi yang sama dapat berlangsung pada pilpres mendatang,” ujarnya.
Imbauan juga disampaikan kepada partai politik di Kabupaten Semarang, salah satunya untuk menjunjung tinggi etika politik. Begitu pula dengan masyarakat Kabupaten Semarang.
Wardiyono meminta agar tidak larut dan masuk dalam golongan putih (golput) ketika pemungutan suara berlangsung. Karena partisipasi masyarakat Kabupaten Semarang saat pileg termasuk tinggi.
“Jika seluruh kabupaten seperti ini kami yakin pilpres mendatang akan lebih berkualitas dan lebih demokratis,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika