Kamis 08 May 2014 16:53 WIB

Temuan Pungli jembatan Timbang akan Dibahas dengan Presiden

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Julkifli Marbun
Jembatan timbang terindikasi menjadi tempat paling rawan suap, pemerasan dan pungutan liar.
Foto: Antara
Jembatan timbang terindikasi menjadi tempat paling rawan suap, pemerasan dan pungutan liar.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Temuan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan dibawa kepada presiden.

 

Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah ini, persoalan praktik pungli di jembatan timbang merupakan isu nasional.

 

Ia melihat praktik pungli ini sangat sistemik. “Sehingga tidak hanya sekedar menghukum, tetapi juga harus  mencari solusinya,” kata Ganjar di Semarang, Kamis (8/5).

 

Terkait dengan sanksi yang pantas diberikan, gubernur menegaskan oknum petugas jembatan timbang yang terlibat bisa dipidanakan.

 

“Namun sanksi disiplin --sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku-- tetap harus dikenakan terlebih dahulu,” tambahnya.

 

Sementara itu, oknum petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jawa Tengah di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang telah dinonaktifkan.

 

Dua orang oknum petugas yang dipergoki Ganjar tersebut telah ditarik ke kantor Dishubkominfo, Provinsi Jawa Tengah.

 

Kepala Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin membenarkan perihal dinonaktifkannya kedua petugasnya tersebut.

 

“Terhitung sejak Selasa (29/4) dan sanksi kepegawaian yang bersifat administratif juga akan melekat terus secara personal hingga memasuki masa pensiun,” kata Urip.

 

Ia menambahkan, buntut terkuaknya praktik pungli di jembatan timbang Batang ini juga berbuah sanksi manajerial.

 

Masing- masing untuk Kepala Seksi Pengawas dan Operasional dan Kepala Pelaksana Teknis Jembatan Timbang Subah.

 

Sebagai atasan, mereka dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya. “Sehingga mereka juga harus bertanggungjawab,” tambahnya.

 

Di lain pihak, Urip juga menjelaskan, pihaknya segera melakukan pembenahan sistem informasi dan sarana dan prasarana di jembatan timbang.

 

Hal ini sebagai upaya untuk menghilangkan praktik pungli di jembatan timbang.

 

sehingga menjadi sistem yang sekecil mungkin tidak ada kontak antara petugas Dishubkominfo dengan awak angkutan barang.

 

Dishukominfo provinsi Jawa Tengah juga melakukan evaluasi sumber daya manusia terhadap 279 petugas yang bertugas di 16 jembatan timbang di Jawa Tengah.

 

Akan diputuskan untuk mempercepat penambahan jumlah petugas di jembatan timbang atau mengevaluasi jumlah jembatan timbang yang telah ada sekarang.

 

Sebab secara ideal, jumlah petugas yang ada di jembatan timbang sekarang masih kurang. “Idealnya perlu ada 640 petugas,” tambahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement