REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG— Pemerintah dianggap tak memiliki kebijakan yang sangat konstruktif bagi masa depan para peternak sapi potong lokal. Kebijakan pemerintah cenderung membuat para peternak lokal kembali harus ‘meratap’ akibat ketidakberpihakan hingga persoalan tataniaga.
Hal ini ditegaskan Koordinator Kelompok Petani Peternak Sapi Bangun Rejo Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Eko Dodi Pramono, Selasa (6/5). Menurut Dodi, usai dikeluarkannya kebijakan penghapusan kuota impor sapi, tidak lantas menguntungkan para peternak sapi lokal.
“Yang terjadi, justru dampaknya yang sangat luar biasa bagi para peternak sapi lokal,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5).
Ia mencontohkan, selama ini Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi daerah ‘perisai’ untuk memproteksi harga sapi peternak lokal. Sehingga sapi- sapi impor yang didatangkan oleh pemerintah ini tidak masuk ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun dampak penghapusan kuota impor sapi banyak perusahaan yang memutus kontribusi para pemasok sapi lokal. Sebaliknya, perusahaan- perusahaan ini –secara diam- diam—mendorong suplay change para peternak maupun fedloter (penggemukan) lokal untuk menerima sapi- sapi impor.
“Ini kami temukan sendiri, sapi sapi BX (red; Brahman Cross) impor masuk di rumah pemotongan hewan (RPH) Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,” tegas Dodi.
Padahal, tegasnya, regulasi di Australia jelas- jelas mensyaratkan sapi BX tidak dapat dipotong di sembarang RPH, keculi RPH yang telah bersertifikasi dan diakui oleh negara ini. Terkait dengan kebijakan impor daging sapi yang terus meningkat dalam tiga bulan terakhir, Ketua Asosiasi Sarjana Membangun Desa ini melihat ada upaya praktik kartel sapi.
Ia menduga, di balik kebijakan ini ada banyak pihak yang ‘bermain’ mengingat harga sapi dan daging ini sangat sensitif. Apalagi dalam waktu yang tak lama lagi akan masuk masa Ramadhan dan lebaran. “Tujuannya, dapat ditebak dengan mudah, siapa pihak yang akan dikorbankan?,” tegasnya.
Karena itu, ia dan para peternak sapi potong di Kabupaten Semarang akan melakukan proteksi dengan berbagai cara agar sapi- sapi impor ini tak masuk Jawa Tengah. “Sejauh ini, kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk melindungi kepentingan para peternak sapi lokal ini,” tambahnya.