Kamis 24 Apr 2014 16:13 WIB

Waduk Baru di Jagakarsa Bakal Selamatkan Kemang dari Banjir

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Bilal Ramadhan
  Petugas membersihkan bekas lapak pedagang di samping Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, Selasa (22/4). (Republika/Wihdan)
Petugas membersihkan bekas lapak pedagang di samping Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, Selasa (22/4). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun waduk baru di Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta, Joko 'Jokowi' Widodo hari ini meninjau pembangunan waduk yang diberi nama Waduk Brigif tersebut, Kamis (24/4).

Jokowi tiba di lokasi rencana pembangunan waduk yang masih berbentuk empang. Saat orang nomor satu tersebut di lokasi, banyak warga yang sedang memanen empang mereka lantaran pembangunan waduk sudah dimulai. Di sana, sudah ada empat eskavator yang siap bekerja.

Jokowi mengatakan, Waduk Brigif akan memiliki luas 10,3 hektare. Waduk ini akan menampung aliran air dari Kali Krukut. "Waduk ini akan mengurangi genangan banjir yang ada di Kemang, Petogogan, Bendungan Hilir, Mampang, dan sekitar kantor wali kota Jakarta Selatan," ujar Jokowi.

Calon presiden yang diusung PDIP itu mengatakan, Waduk Brigif juga akan dilengkapi dengan taman dan sarana olahraga seperti waduk-waduk yang lain. Jokowi menambahkan, Waduk Brigif merupakan satu dari 24 waduk yang akan dibangun Pemprov.

Waduk yang sudah mulai dibangun saat ini yakni Waduk Marunda, Pondok Ranggon, Rawa Kendal, dan Giri Kencana. Dia menargetkan, tahun ini sudah ada 12 waduk baru yang selesai dibangun. "Sudah 30 tahun kita tidak punya waduk baru, kalau yang hilang banyak," ucap dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan, pembangunan waduk ini akan selesai dalam waktu enam bulan. Meski demikian, dia mengaku bahwa baru 6,6 hektare lahan warga yang sudah dibayarkan. Sementara, sisanya masih dalam proses.

"Akan segera kita selesaikan pembebasan lahan. Kita bayar sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," kata Manggas.

Salah satu warga, Ahmad mengaku rumahnya belum dibayarkan oleh pemerintah. Menurut dia, ada sekitar 20 rumah lagi yang belum dibebaskan. Ahmad mengatakan, tanahnya ditawari akan dibayar Rp 600 ribu per meter. Padahal, kata dia, NJOP di daerah tersebut sudah Rp 2 juta per meter.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement