REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat AKBP Syamsi mengatakan belum dilaksanakannya Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ledakan tambang di Kota Sawahlunto masih menjadi kendala dalam melanjutkan proses hukum.

"Pemrosesan dari ledakan tambang itu masih belum bisa dilakukan, karena keadaan lokasi tambang belum memungkinkan melakukan olah TKP," katanya di Padang, Selasa (8/4)).

Ia menjelaskan olah TKP sangat diperlukan dalam melakukan proses penyidikan. Untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelengahan, ataupun perihal lainnya pada lokasi tambang tersebut.

Disebutkan Syamsi, hingga saat ini lokasi tambang belum dimungkinkan untuk dilakukan olah TKP. Hal itu menurutnya, atas analisis yang diberikan oleh Dinas Pertambangan Kota Sawahlunto yang telah memeriksa keadaan lokasi tersebut.

"Menurut dinas itu (Pertambangan, red), membutuhkan waktu lama agar lokasi kembali membaik, dan olah TKP bisa dilakukan," katanya.

Karena itu, lanjutnya, pihak kepolisian hingga saat ini hanya menunggu keterangan dari dinas pertambangan.

Ia mengatakan keadaan lokasi itu dikhawatirkan akan mengancam keselamatan petugas.

"Olah TKP memang diperlukan, tapi keselamatan petugas tentunya juga harus diperhatikan," katanya.

Ledakan tambang yang terjadi di Perambahan Dusun Data Gulandi Desa Batu, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, pada Jumat (24/1). Ledakan yang telah merenggut lima nyawa pekerja itu merupakan tambang milik oleh PT Dasrat Sarana Arang Sejati.

Ledakan tersebut bukan kali pertama bagi perusahaan tersebut, ledakan serupa juga pernah terjadi pada 2009, yang menewaskan sebanyak 33 orang pekerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika