REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan saat ini sistem parking meter belum dapat diterapkan di Jakarta karena masih berada dalam tahap lelang pengadaan.

"Awalnya, memang kita targetkan bulan April sudah bisa diterapkan, karena sampai sekarang masih dalam tahap lelang, jadi otomatis penerapannya pun mundur," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dia pun mengaku tidak dapat memastikan kapan pastinya sistem parkir tersebut dapat diterapkan di seluruh wilayah ibukota karena harus menunggu hingga proses lelang selesai dan ditentukan pemenangnya. "Selain menunggu proses lelang pengadaan, pemasangan sistem teknologi dan informasi alat-alat itu sendiri akan membutuhkan waktu kurang lebih dua atau tiga bulan," ujar dia.

Dia menuturkan urusan pengadaan lelang parking meter berada dibawah koordinasi Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI. "UPT Perpakiran yang mengurus lelang sistem parkir tersebut. Saya hanya mengecek laporan progresnya saja. Namun, saya juga tidak bisa memastikan kapan sistem itu bisa diterapkan," tutur Ahok.

Sistem parking meter merupakan perangkat yang digunakan sebagai pembayaran jasa parkir kendaraan bermotor di bahu jalan atau on street dalam jangka waktu yang terbatas. Rencananya, uji coba sistem tersebut pertama kali akan dilakukan di kawasan Kelapa Gading karena kawasan itu memiliki banyak lahan parkir on street, seperti di halaman rumah toko (ruko).

Tarif parkir on street dengan sistem parking meter akan ditentukan per jam berdasarkan zonasi. Ada zonasi yang tarifnya Rp 3.000, Rp 4.000 dan Rp 8.000 per jam. Penerapan sistem parking meter juga bertujuan mengatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di wilayah ibukota, sehingga membantu mengurangi kemacetan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika