REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem politik Indonesia saat ini mengalami pergeseran dengan semakin diminatinya pemimpin yang populis di mata masyarakat.
Setidaknya, hal itu tergambar dari survei bertajuk Power Welfare and Democracy yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Oslo.
Survei menyimpulkan, terjadi pergeseran tipologi politik dari pola patronase yaitu kemunculan pemimpin yang didukung oleh para loyalis ke arah pola populisme.
"Pola patronase mengendur, artinya mekanisme politik kita memungkinkan tampilnya orang-orang baru yang berorientasi pada populisme," kata Rektor UGM, Pratikno, di Jakarta, Senin (24/2) malam.
Menurut dia, sistem politik patronase telah berjalan pada masa Orde Baru hingga pada masa awal reformasi. Ini merupakan sistem politik yang menempatkan tokoh besar dengan dukungan loyalis sejati/lingkaran elite yang sulit ditembus oleh masyarakat biasa.
Sementara pemimpin populis disukai karena kebijakannya yang disukai rakyat. Hal ini menguntungkan keterpilihannya. Tapi di sisi lain, pemimpin populis tidak bisa menghindar dari upaya menawarkan program politik yang disukai rakyat.
Padahal tindakan tersebut belum tentu akan menghasilkan kebijakan yang baik dan dibutuhkan oleh publik. "Populisme belum tentu berujung pada demokratis," kata dia.
Survei juga menemukan, demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada politik berbasis ketokohan. Terutama mereka yang menduduki jabatan publik seperti gubernur, bupati.
"Ada kecenderungan organisasi seperti parpol tidak penting dalam politik. Masyarakat justru tidak mempercayai organisasi politik saat ini," kata dia.
Dia menambahkan, survei juga mendapati adanya calon pemimpin yang memanfaatkan parpol untuk memobilisasi massa agar memilihnya. "Hanya digunakan untuk memobilisasi pemilih saat pemilu. Ketika pemilu usai, parpol pun dilupakan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
