REPUBLIKA.CO.ID, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum pasti menghadiri pelantikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya (12/2).
"Pak Jokowi belum konfirmasi kehadiran. Jadi, kami tidak tahu pasti, apakah datang sendiri atau diwakilkan Pak Ahok, tapi kami berharap bisa datang," ujar Gubernur Jatim, Soekarwo, di Surabaya, Selasa.
Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak bisa hadir karena sedang mengikuti agenda organisasi yang tidak bisa ditinggalkan.
Gubernur asal PDI Perjuangan tersebut mewakilkannya kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.
Begitu juga Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, yang tidak bisa hadir karena hanya seorang diri mengurusi pemerintahan daerah saat ini setelah Gubernur Ratu Atut tersandung masalah hukum. "Banten akan diwakili Asisten I Setdaprov Banten," katanya.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan hadir karena sudah mengonfirmasi kedatangan ke Soekarwo. Selain itu, sejumlah gubernur lainnya juga sudah siap hadir.
"Antara lain, Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan sejumlah provinsi lainnya. Kebetulan, semuanya teman-teman saya," katanya.
Ketika dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengaku tidak tahu apakah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan hadir atau tidak.
"Lagipula saya tidak tahu, apakah diundang atau tidak, jadi partai tidak bisa memberi kepastian perihal kedatangan Joko Widodo ataupun Ganjar Pranowo," katanya ketika dikonfirmasi per telepon dari Surabaya.
Terkait persiapan pribadi, keluarga gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga sudah tiba di Surabaya. Selain itu, keluarga besar Saifullah Yusuf yang diboyong dari Pasuruan dan Jombang juga sudah di Surabaya.
Sebagai bentuk persiapan terakhir, Pakde Karwo akan menggelar doa bersama dan mengundang sejumlah kiai pimpinan pondok pesantren. Bersama wakilnya dan sejumlah pejabat lain, doa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dilaksanakan di Grahadi, Selasa malam.
Terkait kontroversi menjelang pelantikan itu, Pengamat Tata Negara dan Administrasi Publik dari Universitas Merdeka Malang, Kridawati Sadhana, berpendapat bahwa keputusan MK sudah final.
"Namun, peran pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri sangat penting untuk menyelesaikan kontroversi itu dengan melakukan konsolidasi antardua pihak yang bersengketa. Ya jangan ngisin-ngisini Jawa Timur-lah intinya," ujarnya.
Ia menambahkan kontroversi itu harus cepat diselesaikan sehingga tidak akan dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk mengganggu stabilitas keamanan Jawa Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika