REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Banjir yang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Subang, pekan kemarin, disebabkan buruknya infrastruktur saluran pembuang. Serta, tidak adanya infrastruktur pengendali banjir. Padahal, 20 tahun yang lalu sempat ada wacana pembangunan Bendung Sadawarna, di Kecamatan Cibogo. Akan tetapi, bendung tersebut hingga kini tak pernah terealisasi.
Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Subang, Hendrawan, mengatakan, gara-gara saluran pembuang dan tidak adanya bendung pengendali banjir, maka wilayah Pantura sering tergenang banjir saat musim hujan. Dampaknya, tak hanya puluhan ribu rumah yang terendam. Melainkan, perekonomian masyarakat juga lumpuh total. Sebab, mayoritas lahan usaha mereka hancur tersapu banjir.
"Yaitu, areal persawahan dan tambak. Hancurnya sawah dan tambak, otomatis mayoritas warga Subang kehilangan mata pencahariannya," ujar Hendrawan, kepada Republika, Ahad (26/1).
Khusus untuk areal sawah, ada 19 ribu hektare tanaman padi dan persemaian tergenang banjir. Dari jumlah tersebut, yang mengalami puso diprediksi mencapai 70 persen. Total kerugian yang diderita petani sekitar Rp 3,2 miliar.
Setelah diselidiki, ternyata penyebab banjir ini akibat saluran pembuang yang ada di wilayah pantura tidak berfungsi dengan baik. Dari lima saluran pembuang dengan ukuran besar, semuanya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Sehingga, ketika curah hujan tinggi, saluran pembuang tersebut tak bisa berfungsi dengan baik.
Akibatnya, air yang dari hulu tak bisa langsung ke hilir (laut). Begitu pula ketika musim rob, air dari laut yang masuk ke saluran pembuang tak bisa langsung surut kembali ke laut. Dengan kondisi itu, sudah jelas air tersebut akan menggenang ke daratan. Termasuk juga, menggenangi areal persawahan.
Hendrawan mengaku, saluran pembuang tersebut juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sehingga rawan jebol. Akibat kondisi itu, 5.000 hektare persawahan mengalami kerusakan.
Untuk memperbaikinya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Asumsinya, per hektare membutuhkan biaya untuk perbaikan sebesar Rp 1 juta. Tahun ini, pihaknya mengusulkan supaya saluran pembuang yang rusak itu mendapat penanganan. Usulannya, telah disampaikan ke provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain itu, saluran pembuang juga perlu diperbaiki. Tak hanya itu, supaya Subang aman dari banjir dibutuhkan bendung untuk pengendali banjir. 20 tahun yang lalu, lanjut Hendrawan, Pemkab Subang bersama provinsi dan pusat telah membahas akan membangun bendung pengendali banjir. Lokasinya di Kecamatan Cibogo.
Jika terealisasi, bendung tersebut bisa menghabiskan lahan di satu kecamatan. Artinya, satu kecamatan bisa ditenggelamkan. Bendung tersebut, dirancang sebagai pengendali banjir. Sekaligus, penyuplai air saat kemarau bagi wilayah utara Subang, sebagian Sumedang serta Indramayu.
"Tapi, Bendung Sadawarna tinggal wacana saja. Tak ada pembahasan lagi sejak 20 tahun yang lalu. Padahal, pemkab telah punya lahannya seluas 400 hektare," jelas Hendrawan.
Sementara itu, banjir di wilayah pantura Subang berangsur-angsur menyusut. Akan tetapi, ada masalah baru pascabanjir ini. Yakni, sampah yang menumpuk.
Kepala Dinas Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan (Distarkimsih) Kabupaten Subang, Sumasna, mengatakan, setiap hari pihaknya rata-rata mengangkut delapan truk sampah. Akan tetapi, masalahnya tumpukan sampah ini tak sebanding dengan jumlah personel yang minim.
"Personel kami hanya 40 orang. Tapi, tumpukan sampah sangat menggunung," ujarnya.
Karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Salah satunya, Dinas Perdagangan dan Pasar. Supaya, mobil pengangkut sampah pasar bisa dilibatkan dalam menangani sampah bekas banjir.
Selain itu, pihaknya meminta agar warga turut membantu petugas dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi, sampah tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah terdekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika