REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall akan menjadi tanggung jawab pihak swasta seutuhnya.
"Rencananya, pembangunan giant sea wall akan kita serahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Jadi, swasta yang bertanggung jawab atas pembangunannya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/12).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, keberadaan tanggul laut raksasa mampu mengatasi permasalahan banjir di ibukota, sehingga harus segera dibangun.
"Kita memang belum tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall. Makanya, kita mau serahkan itu ke swasta saja. Kita juga tidak mengutamakan keuntungan dalam pembangunan tanggul itu, yang penting Jakarta bebas banjir," ujar Ahok.
Dia menuturkan sebelum pembangunannya dimulai, pihak swasta juga diwajibkan melakukan feasibility study atau studi kelayakan tanggul laut raksasa tersebut.
"Kalau sudah ada pihak swasta yang bersedia membangun giant sea wall, maka kita akan segera mengeluarkan surat izin untuk melakukan studi kelayakan serta pembangunan fisiknya," tutur Ahok.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta sekaligus Deputi Gubernur DKI bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani memperkirakan pembangunan Giant Sea Wall membutuhkan biaya mencapai Rp 300 triliun.
"Pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek pencegahan banjir paling besar di dunia. Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk membangun tanggul tersebut sebesar Rp 300 triliun," ungkap perempuan yang akrab disapa Yani itu.
Karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun Giant Sea Wall, sambung dia, maka dalam proyek tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya swasta dan pemerintah pusat.
"Tidak mungkin kalau semuanya itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Jumlahnya terlalu besar. Makanya, rencananya kita mau ajak swasta dan pemerintah pusat dalam proyek ini," tambah Yani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika