Senin 02 Dec 2013 09:16 WIB

Aksi Kudeta Rakyat untuk Gulingkan PM Thailand Kembali Berlangsung

Demonstran antipemerintah melambaikan bendera Thailand, menuntut PM Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya.
Foto: AP PHOTO
Demonstran antipemerintah melambaikan bendera Thailand, menuntut PM Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand bersumpah untuk menggelar aksi unjuk rasa lagi pada Senin dan terus maju dengan kampanye "kudeta rakyat"nya untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, sehari setelah berhadap-hadapan dengan polisi anti huru hara dalam bentrokan di luar kompleks kantornya .

Para pengunjuk rasa telah menetapkan hari Minggu sebagai "Hari Kemenangan" untuk menggulingkan pemerintah tetapi gagal untuk mencapai tujuan mereka merebut kantor perdana menteri di Gedung Pemerintah atau menduduki gedung-gedung negara, meskipun bentrokan yang intens dengan polisi anti huru hara .

Polisi yang sebagian besar bertahan di garis mereka, menembakkan gas air mata berulang kali dan menggunakan meriam air untuk mengusir 30 ribu pengunjuk rasa, yang banyak di antaranya melemparkan batu dan bom bensin. Yingluck terpaksa melarikan diri ke lokasi yang dirahasiakan.

Ini adalah kondisi dramatis terbaru dalam konflik yang melibatkan kelas menengah perkotaan dan para elit bangsawan di Bangkok terhadap sebagian besar rakyat miskin, pendukung Yingluck dan kakaknya, Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri populis yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006, yang tinggal di pedesaan.

Pemimpin protes Suthep Thaungsuban mengatakan ia bertemu dengan Yingluck pada hari Minggu namun menegaskan tidak ada perundingan untuk mengakhiri krisis politik terburuk sejak kerusuhan politik berdarah tahun 2010 itu.

"Saya mengatakan kepada Yingluck jika polisi meletakkan senjata mereka, kami akan menyambut mereka karena mereka juga rakyat Thailand," katanya kepada para pendukungnya pada Minggu malam.

"Saya mengatakan kepada Yingluck bahwa ini akan menjadi satu-satunya pertemuan kami dan kami tidak akan bertemu lagi sampai rakyat menang."

Pertemuan itu, kata dia , diatur oleh militer, lembaga kuat yang telah secara terbuka tidak memihak sekutu pemerintah Thaksin di krisis politik sebelumnya, tetapi telah menyatakan netralitas dalam konflik saat ini.

Suthep, 64, menetapkan batas waktu Selasa untuk Yingluck, 46, mundur dan mengulangi seruannya pada para pegawai pemerintah untuk mogok pada Senin. "Berhenti bekerja untuk rezim Thaksin dan keluar untuk protes," katanya .

Beberapa universitas besar mengumumkan penutupan pada hari Senin , mengutip keselamatan siswa. Pemerintah telah mendesak masyarakatdi Bangkok, kota metropolis dari 10 juta orang, agar tetap tinggal di dalam ruangan dari pukul 10 malam sampai pukul lima pagi.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement