REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengatakan, pemerintah provinsi tidak mau menggunakan APBD untuk proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sebagai gantinya, pemprov akan melakukan tender investasi untuk swasta.
"Kita harap 15 Desember nanti sudah selesai dokumen beauty contest-nya," ujar dia di Balaikota, Rabu (20/11).
Dikatakan, pemerintah Norwegia sudah menyatakan keseriusannya untuk berinvestasi di Jakarta. Karenanya, apabila swasta sudah berani berinvestasi, maka tidak diperlukan lagi sistem ERP manual sebagai langkah uji coba untuk menuju sistem yang sebenarnya.
Sebab, kata Ahok, Norwegia menyatakan sudah bisa menghitung berapa tarif ideal yang harus diterapkan agar bisa mengendalikan jumlah kendaraan di Jakarta.
"Teori mengatakan, kecepatan mobil di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin idealnya rata-rata 40 kilometer per jam. Kalau dihitung misalnya ada 1.500 mobil per jam yang melintas, kita harus bikin di bawah angka itu, misalnya 1.200 mobil per jam," katanya.
Jika Norwegia jadi berinvestasi, katanya, maka akan dilakukan sistem bagi hasil dari pemasukan ERP. Meski pun, pendapatan dari ERP bukan menjadi prioritas pemprov. Sebab tujuan awal sistem ERP ini untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Intinya ERP bukan soal dapat uang tapi bagaimana mengatur jumlah ideal kendaraan di sebuah lokasi," tandasnya.
Tapi, bukan hanya Norwegia saja yang bisa mengikuti tender. Semua swasta, ujar Ahok, bisa mengikuti tender investasi. Namun, sejauh ini baru Norwegia dan Swedia yang menyatakan keseriusannya untuk melakukan investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika