REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Pemerintah menyusun rencana aksi peningkatan produksi lima komoditas pangan pokok 2014 sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Rencana aksi tersebut bertujuan menekan kekurangan kebutuhan pangan dalam negeri yang disusun bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bukittinggi, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu usai penandatanganan komitmen dukungan pencapaian sasaran ketahanan pangan oleh 11 menteri dan 12 gubernur, serta ketua Kamar Dagang dan Industri dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-13 yang dipusatkan di Sumatera Barat.
Presiden menyebutkan salah satu butir rencana aksi adalah peningkatan produksi beras pada 2014 di mana kebutuhan 33 juta ton dengan target surplus sebanyak 10 juta ton.
Target tersebut ditetapkan mengantisipasi perubahan iklim, kemungkinan gagal panen, perubahan kebijakan luar negeri dan situasi pasar global.
Kemudian, untuk kedelai diperkirakan kebutuhan pada 2014 hampir dua juta ton di mana produksi dalam negeri 2012 hanya 900 ribu ton.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan siginifikan kendati ada sejumlah kendala seperti tidak semua wilayah cocok ditanami kedelai, kata dia.
Selain itu tidak semua petani mau menanam kedelai ketika harga rendah, sebab itu butuh kolaborasi pemerintah dan dunia usaha mengatasi kendala ini, kata dia.
Dikatakannya, pemerintah menargetkan produksi kedelai pada 2014 mencapai 1 juta ton kendati masih terdapat kekurangan kebutuhan.
Berikutnya, untuk jagung walaupun sudah mengalami surplus pada 2014 ditargetkan produksi mencapai 20 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri sebesar 14,26 juta ton.
Lalu produksi gula dalam negeri pada 2014 ditargetkan meningkat menjadi 3,1 juta ton dari kebutuhan pada 2012 sebanyak 2,7 juta ton.
Sedangkan, kebutuhan daging sapi pada 2014 diperkirakan mencapai 575,88 ribu ton dengan jumlah produksi 443,22 ribu ton sehingga ada kekurangan 130 ribu ton.
Tetapi pemerintah menargetkan kenaikan sekitar 20 ribu ton untuk mengurangi impor, kata dia
Presiden menambahkan, angka tersebut merupakan target yang konkret dan nyata di mana pemerintah optimistis sasaran tersebut dapat diwudjudkan.