Ahad 13 Oct 2013 23:37 WIB

Kemnakertrans Mulai Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Perbatasan

Rep: Fenny Melisa/ Red: Hazliansyah
Salah satu kawasan transmigrasi di Indonesia timur.
Salah satu kawasan transmigrasi di Indonesia timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) mulai mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (kawasan transmigrasi) di perbatasan.

Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Jamaluddin Malik mengatakan, pengembangan KTM di perbatasan untuk menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

"Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara," kata Jamaluddin pada keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (13/10).

Salah satu contoh kawasan transmigrasi yang berada relatif cukup dekat dengan perbatasan negara lain, Jamaluddin mengungkapkan, adalah Salor, sebuah KTM yang di berada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Kawasan KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha. Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis di KTM Salor adalah padi, tebu dan palawija.

Dalam pelaksanaan pembangunannya, kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State) yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.

"Terjadi perubahan pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan," kata Jamaluddin.

Jamaluddien mengatakan diperlukan adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi perbatasan.

Dukungan tersebut agar potensi daerah kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, lanjut Jamaluddin, diperlukan juga adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan suasana kondusif  dalam pengembangan usaha dan kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan.

Sebelumnya, Jamaluddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua khususnya ke lokasi transmigrasi Tanah Miring pada Selasa- Jumat (8-12/10) lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan program pembangunan kawasan transmigrasi KTM Salor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement