REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meminta masyarakat memberikan kesempatan secara konstitusional agar dirinya diperlakukan adil oleh masyarakat. Ia menyebut tuduhan penguasaan wilayah Banten oleh dinasti politik yang dibangunnya disebut sebagai penilaian hasil sematan, tanpa melihat proses politik yang telah berjalan.
"Bu Atut sering bilang, berikan celah sedikit saja secara konstutusional dia diperlakukan adil. Ada persoalan-persoalan yang dia (Bu Atut) tak bisa atur, termasuk persoalan keluarga karena semua orang punya hak yang sama dalam politik," kata juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan dalam diskusi bertauk "Dinasti Atut Cenat Cenut" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/10).
Fitron menatakan Atut merasa banyak pihak hanya mencermati politik dinasti yang dijalankannya hanya pada etalase akhir. Cenderung membuat kesimpulan saat sesuatu telah menjadi hasil. Misalnya saat Ratu Atut trepilh sebagai gubernur Banten, atau adik iparnya ditetapkan sebagai Bupati Tangerang Selatan.
Namun, lanjut Fitron, masyarakat melupakan proses politik yang dilewati keluarga Atut. Publik melupakan bahwa Atut menjalani tahapan dan klausul yang sama dengan calon lainnya.
"Bu Airin itu adik ipar gubernur yang pernah nyalon sebagai wakil bupati Tangerang, dan kalah. Enggak boleh dilupakan, Airin maju di pilkada Tangsel, dilaporkan ke MK dan diulang. Jadi keluarga Atut ikut proses konstitusi, namun orang menyimpulkan itu sudah didisain," ungkapnya.
Fitron menilai penilaian terhadap keluarga Atut saat ini menunjukkan logika yang bertabrakan. Karena publik menyebutnya sebagai dinasti politik, tetapi di sisi lain Atut dan keluargnya yang terjun dalam dunia politik mengikuti proses panjang secara prosedural dan konstitusional. Bukan pemimpin yang ditunjuklangsung karena memiliki hubungan kekerabatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
