REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Seleksi anggota Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini oleh lembaga negara atau lembaga politik dinilai bukan langkah tepat. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Bandung Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan, anggota Mahkamah Konstitusi ( MK) sebaiknya dipilih oleh sebuah kelompok independen yang terdiri atas pakar-pakar hukum tata negara.
"Dengan begitu, kredibilitas dan profesionalisme MK bisa tetap terjaga karena tidak dipilih oleh lembaga negara atau lembaga politik," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (3/10)
Nanat mengatakan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi AM dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan musibah bagi bangsa.
Kejadian itu telah menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan MK yang sebelumnya sudah dibangun oleh ketua-ketua sebelumnya, yaitu Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
"Sangat sulit untuk mengembalikan kredibilitas MK dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ke depan, publik bisa saja sudah tidak percaya dengan putusan-putusan yang diambil MK," tuturnya.
Salah satu Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, kejadian itu juga menjadi musibah besar bagi bangsa Indonesia, karena semakin sedikit lembaga negara yang bisa dipercaya rakyat.
"Hampir semua lembaga negara sudah kehilangan kepercayaan publik. Mungkin satu-satunya yang masih mendapat kepercayaan publik hanya tinggal KPK," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika