REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa bekerja professional, netral, dan lurus.

Seperti diketahui, MK seringkali dijadikan pintu terakhir dalam sengketa pemilu baik legislative ataupun pemilukada. “Saya sungguh berharap agar lembaga-lembaga yang diberikan mandate oleh UUD, UUD dan oleh rakyat seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu dalam arti luas dengan professional dan netral,” katanya, Kamis (3/10).

Ia mengatakan para penyelenggara pemilu tidak boleh ada keberpihakan pada siapapun terhadap pihak yang berkompetisi. KPU, Bawaslu, dan DKPP diharapkan tetap lurus. Hal serupa juga diharapkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jika ada perkara yang harus dibawa ke ranah pengadilan.

“Hanya dengan demikian demokrasi kita akan baik, rakyat tidak dicederai dan kita memiliki kepastian bahwa yang salah ya salah, yang menang ya menang. Mari kita tegakan kehidupan demokrasi yang baik di negeri ini,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika