REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliburkan diri ketika Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Papua tengah melaksanakan dinas luar disoroti jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
"Ketika bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat, sebagian besar pegawainya tidak masuk kantor padahal yang dinas luar hanya bupati dan wakil bupati bersama sejumlah kepala SKPD," kata Kornelius Yanuaring Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani, Rabu (4/9).
Kornelius menuturkan pihaknya sangat menyayangkan sikap para PNS ini. Pasalnya, akibat libur dadakan ini pelayanan publik yang seharusnya diterima masyarakat akhirnya tidak terwujud.
"Aktivitas perkantoran di Gunung Merah Sentani yang notabenenya adalah pusat pemerintah di Kabupaten Jayapura pun menjadi sepi karena banyak pegawainya tidak masuk kantor," urainya.
Menurut Kornelius, meskipun masih ada sebagian pegawai yang masuk, namun jumlahnya tidak sebanding dengan yang tidak masuk dan bahkan jumlah yang tidak masuk kantor jauh lebih banyak daripada jumlah pegawai yang masuk kantor.
"Kondisi seperti ini, bukan terjadi saat ini saja, namun dari waktu ke waktu selalu terjadi, tapi bukan berarti kondisi ini harus terus dipelihara tetapi sebaliknya harus diperbaiki guna memberikan pelayan publik yang optimal," ujarnya.
Kornelius mengungkapkan DPRD sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, melihat kondisi ini sebagai suatu tradsi buruk yang harus ditinggalkan.
"Untuk itu, diminta kepada pemerintah daerah ini agar segera menseriusi kondisi ini, sebab jika tidak, dikhawatirkan kondisi ini akan membawa dampak yang tidak bagus pada waktu mendatang," kata Kornelius.
Kornelius menambahkan ketidakhadiran pegawai juga dipicu oleh tempat tinggal para pegawai, yang mana sebagian besar pegawainya tinggal di Kota Jayapura, sehingga sering terjebak macet baik saat datang maupun pulang dan hal-hal seperti ini juga turut mempengaruhi tingkat kehadiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika