REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan bagi para eks Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari.
Dia mengungkapkan, mereka bakal mendapat pendampingan untuk memulai usaha seperti keterampilan membuat kerajinan keset, aksesoris menjahit dan berjualan.
“Kami juga akan memperbanyak sentra usaha baru seperti pasar, area PKL dan membangun taman,” ujarnya, usai deklarasi 'Kampung Bebas Prostitusi' di Gang Sekolahan, Klakahrejo, Ahad (25/8) kemarin.
Ketua DPRD Kota Surabaya Muhammad Machmud mengatakan, dewan akan mendukung secara penuh program wali kota, bahkan berapapun dananya akan disediakan. Menurutnya anggaran untuk pengentasan kesejahteraan sosial naik dari Rp 3 miliyar menjadi Rp 6,5 miliyar.
“Kalau harus dialokasikan menjadi Rp 7 miliar atau Rp 8 miliar, kami tetap setujui,” kata Machmud.
Dia pun menyoroti minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya sehingga, memicu terjadinya unjuk rasa dan aksi pengrusakan. Machmud menambahkan, ke depan harus ada upaya yang maksimal sebelum dilakukan peresmian penutupan lokalisasi di tiga tempat seperti Dolly, Jarak dan Sememi.