REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- PT Pos Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, menangguhkan pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di empat desa, menyusul adanya penolakan dari kepala desa dengan alasan banyak yang tidak tepat sasaran.

Kepala PT Pos Pamekasan Ade Ahadiyat, Sabtu, mengatakan keempat desa itu masing-masing Bukek, Kecamatan Tlanakan, Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kaduarat Barat Kecamatan Larangan dan Banyupelle, Kecamatan Palengaan.

"Awalnya ada enam kepala desa yang menolak pencairan BLSM, namun dua di antaranya akhirnya menyatakan menerima," kata Ade Ahadiyat menjelaskan.

Kedua desa yang kini menyatakan menerima itu masing-masing Larangan Luar, Kecamatan Larangan, dan Desa Campor, Kecamatan Proppo.

Hingga saat ini, kata dia, pencaiaran BLSM di Kabupaten Pamekasan sudah mencapai 92 persen, sedangkan sebanyak 8 persen sisanya akan dicairkan setelah Lebaran. "Yang 8 persen ini termasuk yang menolak bantuan BLSM itu," katanya menjelaskan.

Kepala desa yang menolak pencairan BLSM di Kabupaten Pamekasan disebabkan daftar penerimanya banyak yang tidak tepat sasaran. Seperti adanya warga yang mampu akan tetapi masih menerima bantuan, bahkan ada juga warga yang telah naik haji empat kali, masih terdata sebagai penerima bantuan.

Jumlah penerima BLSM di Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS, terbanyak di Kecamatan Batumarmar 13. 634 RTS dan Kecamatan Proppo 10. 974 RTS. Kemudian Kecamatan Waru, Pegantenan, dan Palengaan dengan alokasi lebih dari 8 ribu RTS. Sedangkan jumlah penerima bantuan paling sedikit di Kecamatan Galis, yakni 2.111 RTS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika