REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menilai pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bersifat politis jelang Pemilihan Umum 2014.
"Kami tidak sependapat dengan adanya BLSM, karena ini sifatnya sangat politis menjelang Pemilu 2014," ujar juru bicara Partai Gerindra, Fary Djemy Francis dalam membacakan pandangan fraksi di rapat kerja Badan Anggaran di Jakarta, Sabtu.
Fary menjelaskan, pemberian program bantuan sosial itu akan menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan implementasi kebijakannya dapat melahirkan konflik sosial.
"Program BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin sekadar sebagai obyek penerima bantuan dan tidak mampu berpikir kritis serta mengembangkan prakarsa inovatif," katanya.
Menurut dia, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik yang demokratis, kesiapan struktur penyelenggara, keberlangsungan program dan data pendukung.
Untuk itu, akan lebih baik dana BLSM sebesar Rp 11,6 triliun dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur dasar di sektor pertanian, perikanan dan permukiman yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Kami berharap alokasi dananya bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar yang dapat dikerjakan dengan sistim padat karya," kata Fary.
Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu dari tiga fraksi yang belum menyetujui beberapa pasal dalam draf RAPBN-Perubahan, yang telah disepakati Badan Anggaran.
Selain mewacanakan tentang efektivitas BLSM, Fraksi Partai Gerindra juga menginginkan inflasi ditetapkan sebesar 6,5 persen dengan minta pemerintah memberlakukan kebijakan tarif transportasi secara selektif.
Pandangan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna, Senin (17/6) untuk diambil keputusan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, apabila ingin disertakan dalam draf RUU APBN-Perubahan 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
