REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 15,5 juta masyarakat yang akan menerima kompensasi kenaikan BBM akan diberi kartu yang merekam semua data penerima bantuan. Para pemilik kartu ini akan mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, penggunaan kartu ini untuk mengurangi salah targetnya pemberian bantuan. Dia mengakui, pemberian kompensasi BBM sebelumnya tidak tepat sasaran.
"Makanya dengan pengiriman kartu ini maka kita akan tahu data kongkret masyarakat yang berhak menerima kompensasi kenaikan BBM," katanya pada Rajawali Foundation Asia Public Policy Forum 2013.
Bambang menjelaskan, koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Untuk program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan dibagikan melalui sekolah masing-masing.
Pimpinan AusAid Foundation Indonesia Jacqui de Lacy mengatakan pihaknya akan mendukung TNP2K yang diketuai Wapres Boediono ini dalam hal mengembangkan pusat data terpadu. Bantuan ini diharapkan agar program perlindungan sodial dari kenaikan BBM ini tepat sasaran. Dia mengungkapkan, basis data yang terpadu memang penting agar perlindungan sosial yang diberikan dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
Selain itu, tambah dia, mereka juga akan mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Jacqui menjelaskan, pihaknya sejak 2009-2014 juga sudah mengalokasikan AUD 57 juta untuk mendukung perbaikan dan perluasan sistem perlindungan sosial di Indonesia.
“Program ini didasari hubungan yang kuat dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mempertahankan jejaring pengaman social yang terjangkau,” katanya.
Dia menerangkan, subsidi ke masyarakat yang tidak mampu harus diberikan ke keluarga miskin dan paling rentan agar ke depannya mereka dapat berinvestasi di masa depan dengan memastikan anak-anak bersekolah. Selain itu juga memberikan mereka makanan yang bergizi dan cukup. Pemerintah juga harus memastikan perawatan kesehatan yang memadai bagi masyarakat tidak mampu tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika