REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui problem data membuat program penanganan masalah kemiskinan dan stunting belum tepat sasaran. Menurutnya, saat ini belum ada data tunggal mengenai kemiskinan di Indonesia.
Karena itu, dalam rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, disepakati untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan satu data Indonesia untuk kemiskinan dan stunting.
"Pertama itu soal data, nanti dengan satu data Indonesia itu terutama data kemiskinan, stunting itu bisa jadi satu maka kita akan bisa menyelesaikan masalah lebih sistemik, targetnya juga lebih terukur dan seterusnya," ujar Muhajir usai hadir rapat koordinasi TNP2K di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2).
Menurutnya, perbedaan data terkait angka kemiskinan dan stunting di masing-masing kementerian dan lembaga membuat acuan dalam penanganan kemiskinan dan stunting belum terukur. Sementara data di Badan Pusat Statistik belum sepenuhnya bisa dijadikan acuan karena masih umum.
"Data BPS kan sifatnya generik dan itu harus dibreakdown menjadi lebih detail. Tadi itu dipadukan antar statistik dengan geosipasial. BPS kan hanya data statistik. Kita perlu data meruapakn paduan yang komplit antara data statistik dan data geospasial," ujar Muhajir
Karena itu, dalam pertemuan, semua pihak diminta untuk mempertajam datanya masing-masing sebelum nantinya dikumpulkan dan dicocokan menjadi data tunggal. Muhajir berharap, nantinya ada penyelesaiaan simultan untuk masalah kemiskinan dan stunting dengan data tunggal.
Sebab, ia mengungkap di samping rumah tangga miskin yang jumlahnya 9,4 persen, hampir 5 juta masuk kategori sangat miskin.
"Itu lah yang semestinya menjadi sasaran utama nanti. Dan itu menyebar, tidak berada di kantong-kantong tertentu, tapi memang ada wilayah tertentu yang punya konsentrasi dan itu yg akan kita petakan," katanya.
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, dalam pertemuan itu juga disepakati agar kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh program yang terkait kemiskinan dan penurunan angka stunting. Hal ini, kata Muhajir untuk memastikan program itu tepat sasaran sesuai peruntukannya.
"Kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kemudian membuat policy adjustment, jadi penyusunan kebijakan terhadap berbagai masalah yang tadi itu termasuk belum terlalu tepat sasarannya, target yang menjadi arah dari penanganan masalah penanggulangn kemiskinan dan stunting itu," kata Muhajir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
