REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan partainya mesti segera menetapkan ketua umum baru melalui kongres luar biasa (KLB).
Pasalnya, KPU bersikukuh bahwa penyerahan daftar caleg sementara (DCS) mesti ditandatangani ketua umum. "KLB keniscayaan kapan dilakukan itu tentu sedang dibahas," kata Hayono kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3).
Hayono menyatakan, partainya akan patuh pada keputusan KPU. Kendati begitu, Hayono berharap KPU bisa memahami situasi internal yang terjadi di Partai Demokrat.
Menurutnya, berhentinya Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum sama sekali di luar kehendak kader-kader Partai Demokrat. "Semoga masih terbuka untuk dialog dengan KPU," ujarnya.
Hayono menyatakan apa yang terjadi di Partai Demokrat bisa terjadi di partai lain. Dia berharap KPU bisa menyikapi secara arif persoalan ini sebelum mengeluarkan keputusan resmi. "Persoalan ini ada di wilayah yang abu-abu," katanya.
Hayono membantah lambannya Partai Demokrat mengadakan KLB karena Majelis Tinggi khawatir dengan loyalis-loyalis Anas yang masih menguasai DPC.
Dia beralasan saat ini Partai Demokrat hanya sedang menunggu momentum yang tepat untuk menyelenggarakan KLB. "Tidak berhitung soal kekuatan anas. Konyol kalau kita KLB dalam situasi galau," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
