REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka meminta KPU mencari solusi atas menurunnya jumlah daftar pemilih sementara (DPS) serta jumlahnya yang susut sekitar 4 juta dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

"Harus ada solusi atas menurunnya jumlah DPS. Mumpung masih ada waktu KPU  harus mencari cara penyelesaiannya," kata Rieke kepada para wartawan usai penetapan cagub dan cawagub di kantor KPU Jabar, Senin (17/12).

Menurut Rieke jumlah DPS yang dikeluarkan oleh KPU Jabar sebanyak 32 juta jauh dari jumlah DP4 sebanyak 36 juta. Ia mengatakan ada selisih sebanyak empat juta hak suara yang masih didata ulang. "Jangan sampai hak politik masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya terpotong karena tak terdaftar," kata dia.

PDIP Jabar pun memindaklanjuti temuan ini dengan membuka posko pengaduan di 26 kabupaten kota se-Jabar. Posko ini, imbuh dia, untuk menampung setiap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan jumlah DPS.

Selain masalah DPS, sambung Rieke, posko ini  juga akan melakukan pemantauan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pilgub. " PNS harus independen dalam pilgub. Karena itu harus diawasi oleh masyarakat," imbuh dia.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, masalah jumlah DPS tidak ada masalah. Verifikasi yang dilakukan oleh petugasnya di lapangan sudah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Soal adanya selisih antara DPS dan DP4 itu tak perlu dipersoalkan. Pasalnya, kata dia, petugas di lapangan telah melakukan pendataan sesuai dengan fakta yang ada.

"Selisih jumlah DPS sebanyak 4 juta saya kira tak perlu dipersoalkan. Setelah dikoreksi di lapangan ada warga yang sudah meninggal, menjadi TKW, dan pemilih ganda," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika