JAKARTA--Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung berharap isu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak dipelintir untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.
"Pada 2013 kami memiliki tugas untuk menyosialisasikan tentang SJSN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata Freddy H Tulung di Jakarta, Senin (17/12), sebelum menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional "Optimisme Menuju Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial".
Freddy mengatakan pada 2013 agenda politik akan sangat kencang menjelang Pemilu 2014. Karena itu, dia berharap isu tentang SJSN dan BPJS tidak digunakan atau dipelintir untuk kepentingan politik.
"Kami yang ada di pemerintahan tentu memiliki kemampuan berbicara yang terbatas dalam menanggapi komentar-komentar yang ada di ranah politik. Sebab, kami tidak boleh berpolitik," katanya.
Menurut dia, rakyat menjadi korban bila isu tentang SJSN dan BPJS digunakan atau dipelintir untuk kepentingan politik. Karena itu, dia juga berharap media bisa memberitakan secara proporsional dan menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah.
"Misalnya dalam beberapa pemilihan kepala daerah, ada calon yang menjanjikan kesehatan gratis. Padahal, kesehatan gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan dengan filosofi gotong royong," tuturnya.
REPUBLIKA.CO.ID,
Ikuti Whatsapp Channel Republika
