REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengakui pengelolaan sejumlah BUMN sejauh ini masih terkendala. Terutama akibat proses pengambilan keputusan di masa lalu.
"Beragam, ada yang salah adimistrasi, salah posting pembukuan, dan kemungkinan juga karena ada niat penyelewengan," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/10).
Meski begitu Dahlan tidak menyebutkan berapa jumlah BUMN yang di dalamnya terjadi indikasi penyalahgunaan jabatan untuk melakukan korupsi. Ia hanya mencontohkan, PT Djakarta Llyod, perusahaan jasa angkutan kapal ini sejak lama sudah mengalami masalah keuangan.
Perusahaan ini hanya memiliki laporan keuangan pada 2007, sementara pada beberapa tahun sebelumnya sama sekali tidak memiliki pembukuan. Setelah ditelusuri ternyata ada pinjaman luar negeri, namun tidak tercatat di pembukuan perusahaan. (baca: Dahlan: Tidak Ada Ampun untuk Koruptor BUMN).
"Ada tiga pos pinjaman dalam jumlah besar tiga triliun rupiah, dua triliun rupiah, dan satu triliun rupiah untuk pembelian kapal. Namun wujud barangnya (kapal) tidak ada. Bahkan pinjaman itu tidak ada di buku besar," tegasnya.
Dahlan menambahkan, kasus yang dialami BUMN seperti Djakarta Llyod tersebut merupakan gambaran betapa masalah laporan pertangungjawaban keuangan perusahaan milik negara sebagian ada yang bermasalah.
Sebelumnya BPK menyatakan telah melakukan audit investigasif terhadap 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas pada semester I 2012, Selasa (2/10). Dan BPK menemukan adanya 702 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.
Di antara temuan tersebut, sebanyak 63 kasus terjadi di lingkungan BUMN yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan hingga sekitar Rp 2,5 triliun. Dahlan mengakui, pengelolaan sejumlah BUMN sejauh ini masih terkendala terutama akibat proses pengambilan keputusan di masa lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
