REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng, menghindar saat ditanya apakah ada venue untuk PON XVIII yang dibangun tanpa melalui proses lelang. "Kita mengikuti semua aturan yang ada," kata Andi kepada wartawan, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Andi, setiap proses pembangunan venue selalu disertai proses pendampingan mulai dari penganggaran hingga pembangunan. Andi mengatakan pendampingan dalam rangka pengawasan melibatkan Jaksa Agung, Polri, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), serta sejumlah instansi lain.
Andi menjelaskan anggaran pembangunan untuk venue PON XVIII berasal dari keuangan APBD. Dalam prosesnya sempat terjadi kendala karena belum ada pengesahan dari DPRD Riau. Guna mempercepat pembangunan maka dijalankan proses pendampingan.
Saat kembali ditanya wartawan apakah penjelasannya itu berarti dia membenarkan adanya penunjukan langsung, Andi tidak bisa menjawab tegas. "Kami mengikuti aturan-aturan yang ada. Ada LKPP, ada BPKP, memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengadaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
