REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson F. Yuntho berpendapat Mahkamah Agung (MA) perlu mencontoh model panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyeleksi calon Hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurutnya pansel pimpinan KPK adalah model yang baik.

"Model yang baik sebetulnya pansel pimpinan KPK lalu, dilihat dari segi transparansi, akuntabilitas dan upaya melibatkan banyak pihak dalam proses yang berjalan," kata Emerson di Jakarta, Rabu (22/8).

Menurut Emerson, proses seleksi hakim adhoc yang berlangsung saat ini kurang tepat. Emerson menyebutkan waktu yang disediakan hingga Jumat (24/8) esok tidak realistis, mengingat berdekatan dengan libur lebaran. "Sosialisasi yang dilakukan MA juga tidak maksimal," sebutnya.

Lebih jauh Emerson juga menyoroti kinerja MA yang terkesan 'menunggu bola' dan tidak mau aktif dalam melakukan fungsi investigasi terhadap latar belakang calon Hakim adhoc Tipikor. "Sebetulnya, yang dilakukan MA sudah merupakan amanat UU, namun pelaksanaanya perlu diperhatikan lagi. Mekanismenya perlu diperbaiki," kata Emerson.

Karena itu, Emerson menyatakan MA seharusnya melibatkan Komisi Yudisial (KY) dan pihak-pihak lain yang berkompetensi dalam proses seleksi hakim adhoc tipikor. MA tengah melaksanakan proses seleksi hakim ad hoc tipikor untuk memenuhi kekurangan hakim di Pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Sebanyak 89 orang calon telah lolos seleksi tahap kedua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika