REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mengatakan, keputusan politik di dalam koalisi diserahkan sepenuhnya kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua koalisi.

Keputusan politik itu, kata dia, termasuk untuk menjatuhkan sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap telah melanggar code of conduct. Tentunya, lanjut Marwan, dengan mempertimbangkan masukan dari partai politik anggota sekretariat gabungan (setgab) koalisi pendukung pemerintah. 

Hingga kini Marwan mengaku belum mengetahui mengenai sanksi yang diberikan kepada PKS. Apakah berupa mengeluarkan kader PKS dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu II atau yang lainnya.

‘’Belum ada informasi. Termasuk siapa yang menggantikan jika memang dikeluarkan. Itu tergantung pada Presiden karena merupakan hak prerogatifnya. Tapi harus ada reward and punisment,’’ kata dia kepada Republika, Ahad (8/4).

Menurutnya, sudah sejak lama SBY berbicara di media mengenai adanya penghargaan dan hukuman (reward and punishment) dalam koalisi dengan segala konsekuensinya. Karenanya, ia meminta agar SBY melihat sejarah perjalanan koalisi sejak dimulai hingga sekarang.

‘’Harus dibuka kembali file keputusan-keputusan politik strategis setgab selama ini. Mulai dari soal kasus Century sampai hari ini. Biar fair menilainya. File itu harus dibuka kembali semuanya sampai hari ini, supaya terlihat per kasusnya,’’ ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika