REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK---Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, melakukan demo menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi dengan menyeret kendaraan bermotor, yang dilakukannya di depan Kantor Wali Kota Pontianak.

Aksi menyeret kendaraan bermotor milik puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Pontianak itu dilakukan dimulai dari Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak hingga di depan Kantor Wali Kota Pontianak yang berjarak sekitar lima kilometer. "Aksi ini kami lakukan sebagai gambaran dampak dari kenaikan BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah pada April 2012, karena masyarakat akan mengalami kesulitan yang luar biasa dampak dari kebijakan yang kami nilai tidak pro rakyat kecil itu," kata Koordinator Aksi Demo dari PMII Kota Pontianak, Suryadi.

Dalam aksinya perwakilan anggota PMII Kota Pontianak diterima oleh Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi, untuk berdialog di ruang kerjanya, dalam kesempatan itu PMII meminta keputusan dari Pemerintah Kota Pontianak apakah menolak atau menerima rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kami tidak menuntut banyak, cuma kami mau mengetahui apakah Pemkot menolak atau menerima rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, karena kalau semua pemerintah di seluruh kabupaten/kota dan provinsi bersatu menyatakan menolak kenaikan BBM bersubsidi, pemerintah pusat pasti tidak mendapat dukungan," ujarnya.

Lain halnya, kalau semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia menyatakan siap mengawal keputusan pemerintah pusat, maka rencana kenaikan BBM bersubsidi pasti direalisasikan, kata Suryadi.

Koordinator Demo dari PMII Kota Pontianak seusai berdialog dengan Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi menyatakan, kekecewaannya terhadap keputusan Pemkot Pontianak yang tidak memberikan keputusan yang tegas, apakah menolak atau menerima rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi menyatakan, pada dasarnya pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi karena memang wewenang pemerintah pusat.

"Kami serahkan sepenuhnya keputusan itu pada pemerintah pusat. Pemberian subsidi pada BBM sudah pasti dilakukan, cuma besarannya yang masih belum final," ujarnya.

Pemkot Pontianak hanya sebagai pelaksana saja dan siap mengawal putusan atau kebijakan dari pemerintah pusat terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kata Paryadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika