REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor pertambangan seperti minyak dan gas (Migas) menjadi salah satu fokus perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, di sektor itu, disinyalir rawan akan potensi tindak pidana korupsi.

"Ya kalau melihat dari laporan hasil pencegahan KPK tahun 2011 ini, KPK menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 152 triliun dari sektor migas, maka ini harus jadi fokus perhatian kita ke depannya. Apakah ada kasus-kasus korupsi di sektor itu," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto di Jakarta, Selasa (27/12).

Bambang mengatakan, pihaknya akan fokus membenahi  sistem di sektor migas. Dengan perbaikan sistem itu, bisa meminimalisasi potensi korupsi yang terjadi di sektor migas."Nah nanti dari hasil perbaikan sistem di sektor migas itu, kalau kita temukan ada indikasi korupsi, pasti langsung kita garap dan kita tindak," katanya.

Hasil laporan KPK tahun 2011, KPK menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari sektor migas sebesar Rp 152 triliun. Potensi kerugian berasal dari aset-aset migas milik negara yang tidak pernah tercatat oleh pemerintah. Selain itu, KPK juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asing migas, menunggak pajak ke negara selama beberapa tahun yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika