REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak akan terprovokasi oleh beberapa orang yang menginginkan partai tersebut keluar dari koalisi. Hal tersebut disampaikan Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid ketika ditemui di rapat pimpinan nasional PKS, Jakarta, Jumat (14/10).

''Pada satu sisi, Majelis Syuro yang nanti akan memutuskan. Tapi pada sisi lain, PKS tidak berandai-andai tidak mengompori. Dan tidak kemudian terprovokasi oleh orang yang ingin mengeluarkan PKS dari koalisi,'' katanya.

Provokasi ini, lanjut Hidayat, dipastikan tidak berasal dari internal partai. Mengenai hal ini, Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sempat menyebutkan kalau ada pihak yang menginginkan PKS kaluar dari koalisi. Suara-suara ini antara lain berasal dari anggota Partai Demokrat.

Menurut Hidayat, secara prinsip keputusan PKS tetap ada di dalam koalisi hingga saat ini juga merupakan keputusan Majelis Syuro. Keputusan ini tetap dihargai sebagai partai yang menjunjung asas organsional. Makanya, mengenai keputusan apakah PKS nantinya akan berada di dalam atau di luar koalisi semuanya di tangan Majelis Syuro. ''Kalau keputusannya di dalam berarti kita di dalam. Kecuali kalau keputusannya, mengatakan kita keluar berarti kita keluar,'' tambahnya.

Kalau ternyata diputuskan keluar, katanya, harus ada penjelasannya ke publik. ''Kalau tidak ada angin tidak ada hujan, publik juga bingung, berarti anda salah karena ada di luar. Itu perlu ada rasionalisasinya yang benar sehingga publik tahu kenapa PKS keluar,'' ujar Hidayat.

Anggota Komisi I ini juga yakin kalau presiden SBY akan memutuskan nasib partai di koalisi berdasarkan kinerja hasil laporan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan). Serta dari apa yang menurutnya diperlukan untuk meningkatkan kinerja kabinet di tiga tahun terakhir pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika