REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Babak baru tahapan calon pimpinan KPK dimulai. Dari 10 nama calon yang diseleksi mulai mengerucut pada delapan nama. Mereka itulah yang akan dibawa ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Pieter Zulkifli mengatakan panitia seleksi (pansel) memiliki tanggung jawab besar untuk putuskan delapan nama sebelum dibawa ke Komisi III. Tetapi, ia mengingatkan ada hal yang perlu dijaga setelah bola itu berpindah tangan.

“Jangan sampai ada kepentingan elit untuk jangka panjang dalam pemilihan calon pimpinan KPK ini,” katanya dalam dialektika bertajuk ‘Jangan Salah Pilih Capim KPK’, Kamis (18/8).

“Saya harap Komisi III serius menjaring dan meneliti, menyeleksi, menguji kompetensi, integritas, dan komitmen orang-orang tersebut. Apa mereka punya nyali melakukan tugas-tugas penting pemberantasan korupsi,” katanya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens mengaku sudah tidak punya harapan lagi kepada KPK. “Siapapun yang duduk di KPK sama saja, kalau kultur kolektifnya tidak berubah, maka tidak akan ada perubahan,” katanya.

Ia sempat menyayangkan KPK yang tidak bisa menyelesaikan kasus besar yang sempat mencuat seperti kasus mafia pajak Gayus Tambunan ataupun kasus Bank Century pada akhirnya mandeg. “Gayus disembelih sebagai kambing hitam, sedangkan bos-bosnya ditutup. Bank Centuri pun gak selesai. Institusi penegak hukum macam apa KPK itu kalau dijadikan alat politik,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika