REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG - Sebanyak 25 perempuan petani dan buruh tani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah, mogok makan. Mereka melakukan aksi untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Mogok makan dilakukan di Sekretariat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Jumat (8/7).
Koordinator aksi mogok makan, Dina Hariyanti, mengatakan aksi itu merupakan bentuk keprihatinan kaum ibu terhadap RPP/RUU antitembakau.
"Kami khawatir jika RPP/RUU disahkan, dapur kami yang tergantung pada hasil panen tembakau tidak akan mengepul lagi. Regulasi tersebut akan merugikan kami yang bergelut di bidang tembakau," katanya.
Ia mengatakan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil tembakau, dari 20 kecamatan terdapat 14 kecamatan daerah penghasil tembakau. Luas lahan tanaman tembakau sekitar 15.000 hektare yang melibatkan sekitar 48 ribu keluarga petani tembakau.
"Bisa dipastikan jika regulasi tembakau tersebut disahkan, maka 48 ribu keluarga akan dihadapkan dengan ancaman kemiskinan yang berujung pada berhentinya kepulan asap dapur keluarga petani tembakau," katanya.
Menurut dia, aksi mogok makan akan dilakukan di Temanggung pada 8-9 Juli 2011 dan dilanjutkan di depan Gedung DPR RI Jakarta pada 11-13 Juli 2011.
Ia mengatakan aksi tersebut antara lain menuntut pemerintah untuk membatalkan RPP dan RUU mengenai tembakau yang mengancam kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah harus melepaskan diri dari ketergantungan dan pendekatan politik yang dilakukan negara asing dan pemodal asing.
Ketua APTI Jawa Tengah, Nurtantio Wisnubroto, mengatakan setelah aksi mogok makan kaum perempuan di Jakarta pada Rabu (13/7) ribuan petani tembakau dari seluruh Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara dan DPR RI.
Ia mengatakan pelaku aksi mogok makan akan berangkat ke Jakarta pada Sabtu (9/7), pada Minggu (10/7) melakukan aksi di Bundaran HI dan pada Senin (11/7) dilanjutkan di DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika